Pusdemtanas bekerjasama dengan DPRD Kabupten Cilacap melaksanakan Focus Group Discussion tentang konsep Regulasi Kabupaten Layak Anak, Dr Sunny Ummul Firdaus, SH.MH menjelaskan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.
Dr Waluyo menegaskan : Landasan Hukum KLAI NTERNASIONAL
• Deklarasi Hak Asasi Manusia
• Konvensi Hak-hak Anak
• World Fit For Children
landasan Hukum NASIONAL
• Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
• UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
• UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
• UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional
• Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)2

DPRD Kabupaten Rembang bekerjasama dengan PUSDEMTANAS LPPM UNS melakukan Publik Hearing Tahap II yang merupakan salah satu proses dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Acara dilaksanakan melalui via daring melalui Zoom pada hari Senin, 20 September 2021.