Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Partai Politik perlu bergerak sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.
Tantangan yang di hadapi:

1. Sistem Pemilu
2. Regulasi penyelenggaraan pemilu
3. Kelembagaan parpol.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati mengadakan sosialisasi peraturan bawaslu dan produk hukum non bawaslu. Hal itu dilakukan untuk memberi wawasan bagi masyarakat akan penanganan, pelanggaran pemilu serta perlindungan hukum bagi pelaku dan korban.

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan di Hotel Safin Pati pada, Selasa 30 Mei 2023. Dengan menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, selain itu juga turut hadir para perwakilan partai politik (parpol) serta lembaga perlindungan saksi dan korban, selanjutnya dapat dibaca di bawah.

Tidak ada sistem pemilu yang sempurna, masing-masing sistem memiliki dampak yang berbeda dalam potensi sengketa yang akan terjadi. Kegiatan pemetaan terhadap potensi sengketa tahap pencalonan anggota legislatif menjadi cukup penting, meminimalisasi sengketa adalah salah satu cara menuju pemilu yang demokratis dan berkualitas memahami regulasi existing menjadi tanggung jawab bersama, termasuk partai politik.

Pemuka Agama menjadi sosok yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu seorang pemuka agama dapat menyampaikan untuk tetap memberikan suara yang sesuai dengan kata hati masyarakat, semoga menjadi semakin baik.

Affirmative action partisipasi politik perempuan tidak cukup mendasarkan pada kesadaran politik, namun dukungan regulasi sangat diperlukan, maka revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2 tentang keterwakilan perempuan menjadi agenda penting dan tanggung jawab kita semua.

Kali ini Dr. Sunny Ummul Firdaus menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif RRI Surakarta mengenai Efektivitas Etle Tekan Pelanggaran Lalin yang dilaksanakan pada 15 Mei 2023