Webinar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019

Pusdemtanas bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi dan Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Acara “Review Kurikulum Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ” lalu dilanjutkan dengan Webinar Nasional dan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

yang dihadiri Oleh
~ Y.M Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
~ Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. selaku Sekjend Mahkamah Konstitusi
~Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Kota Surakarta

Hari : Jum’at 19 – Sabtu 20 November 2021
Tempat : The Sunan Hotel Surakarta

Webinar Penguatan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kepala pusdemtanas menjadi narasumber kegiatan Webinar “Penguatan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember dan Mahkamah Konstitusi pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Jember secara Luring dan Daring

Forum Group Disccusion Bersama DPRD surakarta

Kepala pusdemtanas menjadi narasumber kegiatan FGD Perubahan SOTK dalam Peraturan DPRD No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta yang di selenggarakan oleh DPRD Kota Surakarta pada Hari Kamis 04 November – Jum’at 05 Desember bertempat di DPRD Kota Surakarta.

Focus Group Discussion bersama Badan Pengkajian MPR

Kepala Pusdemtanas menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion kajian Badan Pengkajian MPR pada tahun 2021 dalam merumuskan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara. Dalam rangka melengkapi pembahasan Badan Pengkajian MPR. Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 November 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat :The Premiere Best Westren Hotel Solo Baru
Tema :Integrasr TAP MPR/MPRS dalam Pokok-Pokok Haluan Negara

Penguatan 4 Pilar Kebangsaan

Kepala Pusdemtanas menjadi narasumber dalam acara Penguatan 4 Pilar Kebangsaan yang di Selenggarakan oleh UIN Sayid Ali Rahmatulloh Tulungagung, Selasa, 26 Oktober 2021, Hadir pula sebagai Narasumber bapa Agus Wahyudi dari PSP Universitas Gadjah Mada.

Penyusunan Kurikulum Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Kepaala Pusdemtanas LPPM UNS yang juga Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Acama Mahkamah Konstitusi (APHAMK) mengikuti kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI di Cisarua Bogor . Kegiatan FGD ini dalam rangka menyusun Kurikulum Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi masyarakat Indonesia. kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 21 – 22 Oktober 2021

Focus Group Discussion Bersama DPRD Kabupaten Rembang

Pusdemtanas bekerjasama dengan DPRD Kabupten Rembang melaksanakan Focus Group Discussion dalam rangka Public Hearing dalam kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Rembang, Dr Sunny Ummul Firdaus, SH.MH menjelaskan bahwa Program Hibah dan Bantuan Sosial adalah sarana yang harus terealisasikan dengan efektif, efisien serta tepat sasaran.

Hari : Rabu, 11 Oktober 2021
Pukul : 10.00
Tempat : Zoom Meeting.

Focus Group Discussion Bersama DPRD Kabupaten Cilacap

Pusdemtanas bekerjasama dengan DPRD Kabupten Cilacap melaksanakan Focus Group Discussion tentang konsep Regulasi Kabupaten Layak Anak, Dr Sunny Ummul Firdaus, SH.MH menjelaskan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.
Dr Waluyo menegaskan : Landasan Hukum KLAI NTERNASIONAL
• Deklarasi Hak Asasi Manusia
• Konvensi Hak-hak Anak
• World Fit For Children
landasan Hukum NASIONAL
• Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
• UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
• UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
• UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional
• Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)2

Publik Hearing II Bersama DPRD Kab. Rembang

DPRD Kabupaten Rembang bekerjasama dengan PUSDEMTANAS LPPM UNS melakukan Publik Hearing Tahap II yang merupakan salah satu proses dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Acara dilaksanakan melalui via daring melalui Zoom pada hari Senin, 20 September 2021.