DISTRAKSI

Bagaimana kesiapan semua pihak terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah Surakarta selanjutnya?
DISTRAKSI QUO VADIS PILKADA SURAKARTA 2020? akan menjawab beberapa rasa penasaran dengan pemantik diskusi yang hebat dalam bidangnya.
Langsung menghubungi narahubung yang tertera.

Diskusi Kelompok Terpumpun

Diskusi Kelompok Terpumpun akhir penelitian “Perlindungan hak konstitusional terhadap kebutuhan Perumahan dalam Ketersediaan Lahan di Kabupaten Wonogiri.” Oleh tim peneliti PUSDEMTANAS LPPM UNS yang dilaksanakan pada 20 Juli 2019

Adapun peneliti sebagai berikut:
Dr. Sunny Umul Firdaus, S.H., M.H
Dr. Waluyo, S.H., M.Si
Munawar Kholil, S.H., M.Hum
Djuwityastuti, S.H., M.H
Wida Astuti, S.H., M.H
Gayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.H
Dra. Inna Prihartini, S.H., M.H
Ir. Munifah, M.S.I.E., M.T
Putri Anjelina NP, S.H
Rizky Kurniyanto W, S.H

Uji Shahih Rancangan Undang-Undang Lanjut Usia

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD – RI) bekerjasama dengan Pusat Studi Demokrasi dan Pertahanan Nasional (PUSDEMTANAS LPPM UNS) “Rancangan Undang-Undang Lanjut Usia ini harus bisa diwujudkan sesuai konsep negara kesejahteraan (Welfare State). Prinsipnya Lanjut Usia tidak hanya perlu perlindungan, pemberdayaan juga harus dikuatkan.” Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H

Mahkamah Konstitusi Gelar Uji Sahih Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Acara yang diadakan di Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dari Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), peneliti MK, panitera pengganti, dan jajaran pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK. Beberapa narasumber yang hadir, di antaranya Sekjen APHAMK Sunny Ummul Firdaus, Guru Besar Universitas Mataram Galang Asmara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Lita Tyesta, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Fajlurrahman Jurdi. Kegiatan ini membahas pembaruan buku ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dapat dibaca di laman https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15242&menu=2