Pelaksanaan FGD dan Review Buku Nasional kerjasama Pusdemtanas bekerja sama dengan Seretariat Jenderal Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR RI) tema : “ Penataaan Peraturan –perundang – undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber Hukum Negara “ Tujuan kegiatan ini :Mendapatkan review baik terhadap artikel yang sudah masuk baik secara teknis penulisan maupun secara substantif...
PUSDEMTANAS LPPM UNS bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal MPR – RI menyelenggarakan Focus Group Discussion dan Review Buku Nasional dengan Tema, “Penataan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum” bersama: Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si Dr. Benny K. Harman, S.H Ir. H. Tifatul Sembiring Fahira Idris,...
“DPD saat ini berada di dua domain. Pertama, domain kebijakan daerah atau legislasi. Kedua, domain kebijakan pusat. Ini menarik karena kalau kita lihat, wewenang dan tugas lembaga negara tidak ada yang seperti itu,” kata, Ma’aruf Cahyono https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/10/107748/kewenangan-dpd-masih-jadi-sorotan-akademisi
“Jika setiap diskusi bicara DPD antara ada dan tiada, itu selalu muncul, maka sekarang layaknya tidak lagi mengatakan DPD antara ada dan tiada, DPD memang ada, sampai pada akhirnya jangan sampai kita berpikir karena ada itu diada-adakan, dan dicarikan pekerjaan ,” kata Dr. Sunny Ummul Firdaus dalam acara tersebut. http://rri.co.id/surakarta/post/berita/573915/pendidikan/mpr_ri_gandeng_uns_gelar_fgd_membahas_penataan_kewenangan_dpd.html
Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem.
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL | LPPM UNS
© 2023-2024 PUSDEMTANAS LPPM UNS. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang