uns

“DPD saat ini berada di dua domain. Pertama, domain kebijakan daerah atau legislasi. Kedua, domain kebijakan pusat. Ini menarik karena kalau kita lihat, wewenang dan tugas lembaga negara tidak ada yang seperti itu,”  kata, Ma’aruf Cahyono https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/10/107748/kewenangan-dpd-masih-jadi-sorotan-akademisi

“Jika setiap diskusi bicara DPD antara ada dan tiada, itu selalu muncul, maka sekarang layaknya tidak lagi mengatakan DPD antara ada dan tiada, DPD memang ada, sampai pada akhirnya jangan sampai kita berpikir karena ada itu diada-adakan, dan dicarikan pekerjaan ,” kata Dr. Sunny Ummul Firdaus dalam acara tersebut. http://rri.co.id/surakarta/post/berita/573915/pendidikan/mpr_ri_gandeng_uns_gelar_fgd_membahas_penataan_kewenangan_dpd.html