February 26, 2020/
Kegiatan konsultasi Naskah Akademik Raperda Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Kerjasama Pusdemtanas LPPM UNS dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (24/02/20)
Kegiatan konsultasi Naskah Akademik Raperda Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Kerjasama Pusdemtanas LPPM UNS dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (24/02/20)
PUSDEMTANAS LPPM UNS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan untuk pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC – HIV.
Diskusi Kelompok Terpumpun akhir penelitian “Perlindungan hak konstitusional terhadap kebutuhan Perumahan dalam Ketersediaan Lahan di Kabupaten Wonogiri.” Oleh tim peneliti PUSDEMTANAS LPPM UNS yang dilaksanakan pada 20 Juli 2019 Adapun peneliti sebagai berikut:Dr. Sunny Umul Firdaus, S.H., M.HDr. Waluyo, S.H., M.SiMunawar Kholil, S.H., M.HumDjuwityastuti, S.H., M.HWida Astuti, S.H., M.HGayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.HDra.…
Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD – RI) bekerjasama dengan Pusat Studi Demokrasi dan Pertahanan Nasional (PUSDEMTANAS LPPM UNS) “Rancangan Undang-Undang Lanjut Usia ini harus bisa diwujudkan sesuai konsep negara kesejahteraan (Welfare State). Prinsipnya Lanjut Usia tidak hanya perlu perlindungan, pemberdayaan juga harus dikuatkan.” Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H
PUSDEMTANAS LPPM UNS mencapai Kesepakatan untuk Kerjasama dengan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Wonogiri TA 2019
“DPD saat ini berada di dua domain. Pertama, domain kebijakan daerah atau legislasi. Kedua, domain kebijakan pusat. Ini menarik karena kalau kita lihat, wewenang dan tugas lembaga negara tidak ada yang seperti itu,” kata, Ma’aruf Cahyono https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/10/107748/kewenangan-dpd-masih-jadi-sorotan-akademisi
“Jika setiap diskusi bicara DPD antara ada dan tiada, itu selalu muncul, maka sekarang layaknya tidak lagi mengatakan DPD antara ada dan tiada, DPD memang ada, sampai pada akhirnya jangan sampai kita berpikir karena ada itu diada-adakan, dan dicarikan pekerjaan ,” kata Dr. Sunny Ummul Firdaus dalam acara tersebut. http://rri.co.id/surakarta/post/berita/573915/pendidikan/mpr_ri_gandeng_uns_gelar_fgd_membahas_penataan_kewenangan_dpd.html
PUSDEMTANAS LPPM UNS melakukan Kerjasama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem.
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL | LPPM UNS
© 2023-2024 PUSDEMTANAS LPPM UNS. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang